DKPP Jatuhkan Sanksi Kepada Ketua KPU dan Enam Anggotanya
DKPP memberikan penegasan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka problematik pada berbagai aspek, terutama dari sisi etika dan hukum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dan enam anggotanya karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 tanpa mengubah PKPU terlebih dahulu terkait syarat usia capres cawapres usai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023.
Gibran Rakabuming Raka Problematik dan Cacat Etik Berat
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai pencalonan Gibran sebagai cawapres nomor urut dua problematik dan cacat etik berat. Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) juga menyatakan bahwa Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi melakukan pelanggaran etik dalam memutuskan perkara Nomor 90 Tahun 2023 yang memberikan jalan bagi Gibran sebagai cawapres dan berpasangan dengan Prabowo Subianto.
DKPP Memperkuat Daftar Kecurangan Pemilu 2024
Julius Ibrani, anggota perwakilan Koalisi, menjelaskan bahwa putusan DKPP mempertebal daftar kecurangan Pemilu 2024. Koalisi juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan sanksi etik kepada pasangan Prabowo-Gibran dengan tidak memilih paslon yang mengandung pelanggaran etik berat dan berulang pada saat pemungutan suara pada 14 Februari mendatang.
KPI Mendorong Pemberian Sanksi Etik
Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) Mike Verawati Tangka mendorong seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan sanksi etik kepada pasangan Prabowo-Gibran dengan tidak memilih paslon yang mengandung pelanggaran etik pada saat pemungutan suara yang akan datang.
Pemilu 2024 Turut Diwarnai Cawe-cawe Presiden Jokowi dan Ketidaknetralan Instansi Negara
Julius Ibrani juga menambahkan bahwa Pemilu 2024 turut diwarnai oleh cawe-cawe Presiden Jokowi dan ketidaknetralan instansi negara, hal ini juga ditunjukkan dengan bantuan sosial yang disebar di berbagai daerah.
Ringkasan
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mengapresiasi putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU dan enam anggota melanggar etika dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. DKPP memberikan sanksi peringatan keras kepada KPU karena menerima pendaftaran Gibran tanpa mengubah PKPU terlebih dahulu. Koalisi menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk memberikan sanksi etik kepada pasangan Prabowo-Gibran pada pemungutan suara 14 Februari mendatang. Apa pendapat Anda tentang sanksi etik yang diberikan kepada KPU dan pemanggilan rakyat untuk memberikan sanksi etik kepada pasangan Prabowo-Gibran?
Apa yang Anda pikirkan tentang penegasan DKPP dalam menilai pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres nomor urut dua problematik dan cacat etik berat? Tolong bagikan pendapat Anda di kolom komentar!
Sumber berita silahkan Cek di sini Source link . jangan lupa baca berita/artikel terkait melalui link di bawah. dan silahkan cek tools kehamilan terbaru dari homp.my.id yaitu tools kalkulator kehamilan
