Petisi Bulaksumur: Gerakan Akademisi Menuntut Nurani Pemerintahan Jokowi
Sekjen PDIP Tanggapi Petisi Bulaksumur
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi petisi dari berbagai perguruan tinggi, mahasiswa, dan dosen, yang dilayangkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Hasto, gerakan menyerukan petisi kepada Jokowi itu karena perguruan tinggi masih memiliki hati nurani. Sehingga pernyataan protes itu dilayangkan karena keterpanggilan.
Alasan Petisi: Penilaian Terhadap Pemerintahan Jokowi
Sebelumnya, sekelompok guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumnus berkumpul di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk melayangkan Petisi Bulaksumur. Mereka menilai semasa pemerintahan Jokowi, terjadi banyak tindakan menyimpang. Pesan protes ini semakin banyak dilayangkan perguruan tinggi maupun organisasi setelah Mahfud Md mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Penyalahgunaan Kekuasaan di Masa Pemerintahan Jokowi
Politikus PDIP itu juga menjelaskan soal penyalahgunaan kekuasaan di masa pemerintahan Jokowi. Terutama menjelang pemilihan umum. Menurut Hasto, sangat kentara bagaimana Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian dikerahkan memenangkan pemilu. Menurut Hasto, jangan menggunakan segala cara hanya untuk memenangkan kontestasi pemilu. Kontestasi pemilu tak boleh dimenangkan dengan mengarahkan aparatur negara.
Mundurnya Prof. Mahfud dari Pemerintahan
Pesan protes ini semakin banyak dilayangkan perguruan tinggi maupun organisasi setelah Mahfud Md mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Hasto mengatakan Mahfud mundur karena tak ingin menyimpang dari jabatan menteri saat ia dicalonkan sebagai wakil presiden Ganjar Pranowo.
Komentar Hasto Mengenai Tindakan Politikus Lain
Hasto mengungkit posisi capres Prabowo Subianto, yang kini masih memegang jabatan Menteri Pertahanan saat mendaftarkan diri sebagai capres di Pilpres 2024. Menurut Hasto, penyalahgunaan kekuasaan tersebut harus dihindari. Menjadi capres bukanlah alasan untuk menyalahgunakan jabatan menteri.
Ringkasan
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menanggapi petisi dari perguruan tinggi, mahasiswa, dan dosen yang dilayangkan kepada pemerintahan Jokowi. Protes terutama terkait penyalahgunaan kekuasaan dan upaya memenangkan pemilu dengan cara yang tidak fair. Bagaimana pendapat Anda mengenai respons dari Sekjen PDIP ini? Apakah Anda juga merasa gerakan petisi ini mencerminkan kepedulian akan demokrasi? Silahkan sampaikan pendapat dan komentar Anda di kolom di bawah.
Sumber berita silahkan Cek di sini Source link . jangan lupa baca berita/artikel terkait melalui link di bawah. dan silahkan cek tools kehamilan terbaru dari homp.my.id yaitu tools kalkulator kehamilan