Seruan Moral Pemilu 2024: Guru Besar dan Akademisi Minta Respon Positif Pemerintah
Seruan Moral untuk Pemilu 2024
Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyatakan bahwa pernyataan sikap para guru besar dan akademisi perguruan tinggi merupakan sebuah seruan moral yang perlu direspons positif oleh pemerintah dan penyelenggara Pemilu 2024. Menurutnya, pernyataan tersebut menunjukkan kekhawatiran terhadap masa depan demokrasi dan Indonesia.
Pernyataan Perseorangan atau Kelompok Tertentu
Mu’ti menegaskan bahwa pernyataan yang mengatasnamakan perguruan tinggi Muhammadiyah hanyalah pernyataan perseorangan atau kelompok tertentu. Hal ini penting untuk dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap sikap resmi dari Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Petisi dan Kritik terhadap Pemerintahan Jokowi
Sejumlah universitas negeri dan swasta di berbagai daerah telah mengeluarkan pernyataan terbuka dan petisi yang menyoroti kondisi bangsa, terutama terkait situasi demokrasi menjelang Pemilu 2024. Mereka juga mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, menyinggung soal etika hingga kenegarawanan.
Koordinator Staf Khusus Presiden Jokowi, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa dalam negara demokratis, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, dan kritik harus dihormati. Menurutnya, kritik merupakan vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara.
Komitmen Presiden Jokowi terhadap Demokrasi
Ari juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi tetap berkomitmen melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi. Ia juga menekankan pentingnya kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat dalam kontestasi politik menjelang Pemilu.
Ringkasan
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa pernyataan sikap dari para guru besar dan akademisi perguruan tinggi merupakan seruan moral yang harus direspons positif oleh pemerintah dan penyelenggara Pemilu 2024. Namun, Mu’ti menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan pendapat perseorangan atau kelompok tertentu, bukan representasi resmi dari Muhammadiyah. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa dalam negara demokratis, kebebasan berpendapat harus dihormati, namun perdebatan dalam konteks politik harus dibangun dalam kultur dialog yang baik. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Apakah Anda setuju dengan pendapat Abdul Mu’ti dan Ari Dwipayana? Silakan tulis pendapat Anda di komentar di bawah!
Sumber berita silahkan Cek di sini Source link . jangan lupa baca berita/artikel terkait melalui link di bawah. dan silahkan cek tools kehamilan terbaru dari homp.my.id yaitu tools kalkulator kehamilan
