TKN Prabowo-Gibran Merespon Perkataan Peneliti Hukum Tata Negara di Film Dirty Vote
Sebuah Respons atas Pernyataan Peneliti
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran merespon pernyataan Peneliti Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar di film dokumenter Dirty Vote tentang perdebatan dukungan kepala desa terhadap pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024.
Menegaskan Ketidakberdasaran Pernyataan
Habiburokhman dari TKN Prabowo-Gibran menegaskan bahwa pernyataan Zainal tidak berdasar karena tidak merinci kasus kepala desa mana yang disebutkan terindikasi kecurangan. Ia juga meminta bukti dan saksi kecurangannya.
Siasat Rilis Film
Menurut Habiburokhman, rilis film Dirty Vote merupakan siasat karena pasangan Prabowo-Gibran meraih elektabilitas tinggi. Ia juga menegaskan bahwa cara-cara yang dianggapnya tidak adil dilakukan karena pasangan tersebut tak mampu lagi bertarung secara adil di Pemilu 2024.
Deklarasi Desa Bersatu
Dalam film tersebut, Zainal menjabarkan adanya deklarasi dari Desa Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November lalu, yang kemudian jadi perdebatan dukungan ke salah satu paslon. Ia juga mengatakan bahwa deklarasi Desa Bersatu adalah sebuah pelanggaran menurut penuturan Bawaslu.
Wewenang Kepala Desa
Zainal juga menjelaskan bahwa wewenang kepala desa yang potensial disalahgunakan dalam pemilu, seperti dalam penggunaan dana desa, data pemilih, data penerima bansos, PKH, dan BLT. Menurutnya, magnitude 8 organisasi desa menjadi penting untuk dikuasai.
Ringkasan
Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran merespon pernyataan Peneliti Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar di film dokumenter Dirty Vote tentang perdebatan dukungan kepala desa terhadap pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024. Mereka menolak klaim bahwa kepala desa digunakan untuk memenangkan paslon tertentu dan meminta bukti konkret terkait indikasi kecurangan tersebut. Engage pembaca dengan bertanya apakah mereka percaya pada klaim ini dan mengundang komentar terkait penolakan TKN terhadap tudingan tersebut.
Apakah Anda percaya bahwa kepala desa digunakan untuk memenangkan paslon tertentu pada Pilpres 2024? Bagaimana tanggapan Anda terhadap penolakan TKN atas tudingan tersebut? Silakan tinggalkan komentar di bawah!
Sumber berita silahkan Cek di sini Source link . jangan lupa baca berita/artikel terkait melalui link di bawah. dan silahkan cek tools kehamilan terbaru dari homp.my.id yaitu tools kalkulator kehamilan
