Dalam sebuah artikel yang berjudul “KTT AS dan Tiongkok, Kurs Dolar Melemah” yang dipublikasikan oleh Hani.co.kr, dijelaskan bahwa kurs dolar AS mengalami pelemahan saat pertemuan antara AS dan Tiongkok berlangsung. Kurs dolar tersebut melemah seiring dengan adanya tindakan stimulus fiskal yang dilakukan oleh bank sentral AS. Hal ini menjadi sorotan utama dalam KTT antara dua negara tersebut.
Kurs dolar AS mengalami penurunan seiring dengan berbagai peristiwa penting yang terjadi di tingkat internasional. Salah satunya adalah penandatanganan Perjanjian Investasi dan Perdagangan Bebas (FTA) antara AS dan Tiongkok yang disebut sebagai “peristiwa besar”. Keputusan ini turut mempengaruhi pasar keuangan global dan mengakibatkan pelemahan kurs dolar.
Selain itu, tindakan stimulus fiskal yang diambil oleh bank sentral AS juga turut mempengaruhi nilai tukar dolar. Pengumuman paket stimulus fiskal senilai 1,9 triliun dolar AS yang diumumkan oleh Presiden AS, Joe Biden, juga berdampak langsung terhadap pelemahan kurs dolar. Selain itu, penurunan ini juga dikaitkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari yang diperkirakan sebelumnya.
Hal ini memberikan dampak besar terhadap pasar keuangan global, termasuk pasar valas. Perubahan kurs dolar yang signifikan dapat mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan internasional dan investasi asing. Kondisi ini juga mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri dalam hal impor barang dan jasa.
Pelepasan berita ini memunculkan beberapa reaksi dari para investor dan pelaku pasar. Seiring dengan penurunan kurs dolar, beberapa mata uang asing juga mengalami penguatan terhadap dolar AS. Hal ini memperlihatkan bahwa pergerakan kurs dolar AS memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar global, termasuk pasar valas.
Ringkasan
Artikel ini membahas tentang kebijakan baru pemerintah Korea Selatan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat utang konsumen. Kebijakan tersebut meliputi pengetatan persyaratan pemberian pinjaman serta pembatasan kemampuan bank untuk memberikan pinjaman kepada individu yang memiliki hutang yang sudah melebihi batas tertentu. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban utang bagi masyarakat dan mendorong praktik keuangan yang lebih bertanggung jawab. Namun, kebijakan ini juga menuai kontroversi karena dianggap dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Sumber berita silahkan Cek di sini Source link
