Mengungkap Tren Penurunan Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di Era Kedua Presiden Jokowi: Apa Penyebabnya?

1199525 720 - Mengungkap Tren Penurunan Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di Era Kedua Presiden Jokowi: Apa Penyebabnya?

Penurunan Skor IPK Indonesia selama Kepemimpinan Presiden Jokowi

Prestasi dan Penurunan Skor IPK Indonesia selama Kepemimpinan Presiden Jokowi
Kendati prestasi pemerintah dalam menangani korupsi di Indonesia, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia cenderung menurun sejak periode kedua Presiden Jokowi. Skor IPK dipublikasi oleh lembaga Transparency International, yang merupakan lembaga non-pemerintah internasional yang memerangi korupsi. Dalam laporan skor IPK tersebut, Indonesia sempat mendapatkan skor tertinggi pada tahun pertama periode kedua pemerintahan Jokowi yakni 40 poin, tetapi mengalami penurunan poin saat disahkannya Revisi UU KPK.

Turunnya Skor IPK Indonesia Menurut Tahun Periode Kedua Pemerintahan Jokowi
1. Tahun 2019: Indonesia mendapatkan skor IPK sebesar 40 poin dan berada di posisi 85 dari 180 negara.
2. Tahun 2020: Setelah disahkannya Revisi UU KPK, skor IPK Indonesia turun menjadi 37 poin dan posisinya turun ke 102 dari 180 negara.
3. Tahun 2021: Skor IPK Indonesia naik sedikit menjadi 38 poin dan posisinya di peringkat 96 dari 180 negara.
4. Tahun 2022: Terjadi penurunan drastis skor IPK Indonesia menjadi 34 poin, dengan posisi turun ke 110 dari 180 negara.
5. Tahun 2023: Skor IPK Indonesia stagnan pada poin 34, tetapi posisi Indonesia turun lima peringkat menjadi 115 dari 180 negara.

Reaksi dan Tanggapan Terhadap Penurunan Skor IPK Indonesia
Menurut Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, stagnasi skor Indeks Persepsi Korupsi menjadi cambuk bagi pemerintah, dan menekankan bahwa pemberantasan korupsi butuh komitmen konkret dan dukungan penuh dari semua elemen. Sementara Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, menyatakan penurunan skor IPK menjadi salah satu pendorong mundurnya demokrasi di Indonesia.

Dukungan dan Penguatan untuk Pemberantasan Korupsi
Ali Fikri dari KPK menjelaskan bahwa penguatan pada regulasi dibutuhkan untuk pemberantasan korupsi yang akseleratif dan berdampak nyata terhadap perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia. Secara terpisah, Danang Widoyoko dari Transparency International Indonesia menyoroti tantangan serius Indonesia dalam melawan korupsi, yang membutuhkan upaya nyata dari semua pihak untuk mengatasi masalah ini.

Ringkasan



Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia cenderung menurun selama periode kedua Presiden Jokowi. Bahkan, pada 2022, Indonesia mengalami penurunan empat poin menjadi 34 poin dan turun drastis dari posisi 110 ke posisi 115 dari 180 negara. Apa yang menyebabkan penurunan IPK Indonesia? Apakah menurut kamu stagnasi skor CPI 2023 memperlihatkan upaya pemberantasan korupsi yang kurang efektif? Bagaimana menurutmu Indonesia dapat memperbaiki peringkat IPK-nya? Ayo diskusikan hal ini di kolom komentar!

Akankah penurunan skor Indonesia akan berlanjut di tahun-tahun mendatang? Bagaimana penguatan regulasi dapat membantu meningkatkan peringkat IPK Indonesia? Dukung atau lawan pernyataan tersebut di kolom komentar di bawah!

Sumber berita silahkan Cek di sini Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *